Pada tanggal 13–14 April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima kunjungan Tim Pengawasan Rutin/Reguler dari Pengadilan Tinggi Jakarta dalam rangka pelaksanaan pengawasan berkala terhadap kinerja dan tata kelola peradilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan, standar operasional, serta prinsip-prinsip good governance.

Tim Pengawasan dipimpin oleh Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M. selaku Ketua Tim, yang hadir bersama anggota tim pengawasan lainnya. Kehadiran tim disambut secara resmi oleh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui kegiatan pembukaan yang berlangsung dengan tertib dan khidmat. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Efendi, S.H., para Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai.

Selama dua hari pelaksanaan, Tim Pengawasan melakukan serangkaian pemeriksaan dan evaluasi terhadap berbagai aspek, meliputi administrasi perkara, manajemen peradilan, pelayanan publik, hingga kedisiplinan aparatur. Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap implementasi kebijakan Mahkamah Agung, penerapan standar pelayanan, serta penguatan integritas di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana diskusi dan pembinaan, di mana tim pengawasan memberikan arahan, masukan, serta rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di satuan kerja.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan acara penutupan yang dihadiri oleh Ketua PN Jakarta Pusat Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. bersama Ketua Tim Pengawasan Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M. beserta seluruh anggota tim. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil sementara pengawasan serta apresiasi atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pengawasan rutin ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja, meningkatkan integritas aparatur, serta memperkuat kualitas pelayanan publik. Diharapkan, hasil dari pengawasan ini dapat menjadi landasan dalam mewujudkan peradilan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.